Majalah Jakarta Barat – Sidang Hasto Memanas, Pengamanan ketat dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat menjelang sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto, Senin (14/7). Tidak kurang dari 1.082 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan lokasi sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menyusul aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok yang saling berseteru.
Pengamanan Super Ketat, Polisi Waspadai Provokasi
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan.
“Personel di dalam bertugas memastikan persidangan berjalan aman dan lancar, sementara di luar kami mengantisipasi kerumunan massa yang bisa memicu ketegangan,” ujar Susatyo.
Baca Juga: Kriminal Kemarin Tawuran di Jakpus Hingga Penangkapan Pelaku Curanmor
Ia juga mengingatkan para orator agar tidak melakukan provokasi yang bisa memicu kerusuhan. “Tidak boleh ada aksi anarkis, pembakaran ban, atau perusakan fasilitas umum,” tegasnya.
Tiga Kelompok Massa Berebut Suara di Depan Pengadilan
Situasi di depan PN Jakarta Pusat memanas setelah tiga kelompok massa dengan agenda berbeda menggelar aksi secara bersamaan.
-
DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DKI Jakarta – Sekitar 300 orang mendesak agar sidang Hasto dihentikan karena dianggap politik dan tidak adil. Mereka menuding kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi lawan politik.
-
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi – Sekitar 100 mahasiswa hadir untuk mendukung proses hukum. Mereka menuntut pengadilan bersikap adil dan menjatuhkan vonis sesuai bukti.
-
Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM DEMOKRASI) – Kelompok ini datang dengan jumlah massa serupa, sekitar 100 orang, menuntut pembebasan Hasto dan menyuarakan kekhawatiran atas ancaman demokrasi di Indonesia.
Sidang Berjalan di Tengah Ketegangan
Di dalam ruang sidang, proses hukum tetap berlangsung di ruang Prof. Dr. M. Hatta Ali, lantai satu PN Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini adalah tanggapan jaksa atas pledoi (pembelaan) Hasto Kristiyanto.
Hakim ketua Rios Rahmanto, SH, MH, memimpin persidangan yang berlangsung alot.
Sidang Hasto dan Pertarungan Politik Nasional
Kasus Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Beberapa analis menilai, sidang ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, sekaligus cerminan polarisasi politik yang semakin tajam.
-
Kubu Pendukung Hasto meyakini bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya melemahkan PDIP menjelang Pemilu 2024.
-
Kubu Penuntut Hukum bersikeras bahwa proses ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik.
Jika Hasto dinyatakan bersalah, dampaknya bisa signifikan bagi peta politik Indonesia, terutama bagi PDIP. Sebaliknya, jika dibebaskan, isu “kriminalisasi politik” akan semakin kencang digaungkan.
Sementara itu, aparat keamanan terus siaga mengantisipasi eskalasi demonstrasi. “Kami akan bertindak tegas jika ada yang melanggar ketertiban,” tegas Kapolres.
